Kegiatan belajar 1
Pengertian HAM
Pengertian HAM dari
beberapa referensi:
1.
Undang-undang nomor 39 tahun 1999,tentang HAM
Definisi
HAM menurut Pasal 1 Ayat1 UU No.39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dilindungi negara, hukum pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat
dan martabat manusia, HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh
siapa pun.
2.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Diartikan
sebagai hak-hak dasar atau yang pokok
yang melekat pada manusia, di mana tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak
dapat hidup sebagai manusia.
3.
Menurut Leah Levin
Konsep HAM
mempunyai 2 pengertian dasar yaitu pertama bahwa hak-hak yang tidak dapat
dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-hak ini adalah
hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut
bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, HAM adalah hak-hak
menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari
masyarakat itu sendiri. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dan yang
diperintah, yaitu persetujuan dari warga yang tunduk kepada hak-hak tersebut
dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang
pertama.
Perumusan substansi
HAM dengan menggunakan pendekatan, normatif, empirik, deskriptif, dan analitis
:
a.
HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya
kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME dan berfungsi untuk menjamin
kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak
boleh diabaikan dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun.
b.
Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai
modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan.
c.
Bangsa Indonesia mengakui dan menyadari bahwa setiap individu adalah
bagian dari masyarakat.
Pemahaman HAM
bagi bangsa Indonesia:
a.
HAM merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.
b.
Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa
membedakan jenis kelamin warna kulit serta status lain. Pengabaian atau perampasannya
mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia sehingga kurang dapat
mengembangkan diri dari peranannya secara utuh.
c.
Bangsa Indonesia menyadari bahwa HAM bersifat historis dan dinamis yang
pelaksanaannya berkembang
Kegiatan belajar 2
Macam-macam HAM
Penggolongan HAM
dapat dibedakan dalam beberapa aspek:
1.
Hak individu yang dimiliki masing-masing orang
2.
Hak kolektif: masyarakat yang dapat dinikmati bersama orang lain, seperti
penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang
dilanggar
3.
Hak sipil dan politik, antara lain (terdiri dari 27 pasal) a)hak
penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar, b)hak atas hidup, hak atas
kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama, c)hak yang sama bagi perempuan & laki-laki untuk di beri tahu
alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara
suami istri, hak atas kebebasan berekspresi.
4.
Hak ekonomi,sosial dan budaya (13 pasal)
Deklarasi
Wina menyebutkan adalah kewajiban negara untuk menegakan HAM dan menganjurkan
pemerintah untuk menegakkan standar yang terdapat dalam instrumen HAM internasional ke dalam hukum
nasional. Proses mengadopsi dan menetapkan pemberlakuan instrumen HAM inilah
yang disebut ratifikasi.
Pembagian Bidang, jenis
dan macam HAM Dunia meliputi:
1.
Hak asasi pribadi/personal right
2.
Hak asasi politik/political right
3.
Hak asasi hukum/Legal Equality right
4.
Hak asasi ekonomi/Property right
5.
Hak asasi peradilan /Procedural rights
PIAGAM HAM menyatakan
bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan
pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya.
HAM yang diakui oleh
bangsa Indonesia ditetapkan dengan TAP
MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM antara lain:
1.
Hak untuk hidup (pasal 1)
2.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal2)
3.
Hak mengembangkan diri (pasal 3-6)
Pasal 3: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh
dan
berkembang biak secara layak
Pasal 4: Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih
sayang untuk pengembangan
pribadinya,
memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya
Pasal 5: setiap orang berhak untuk mengembangkan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi
Pasal 6: setiap orang berhak untuk menunjukkan dirinya dengan
memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya.
4.
Hak keadilan (pasal 7-12)
5.
Hak kemerdekaan (pasal 13-19)
6.
Hak atas kebebasan (pasal 20-21)
7.
Hak keamanan (pasal 22-26)
8.
Hak kesejahteraan (pasal 27-33)
9.
kewajiban (pasal 34-36)
10.
Perlindungan dan kemajuan (pasal 37-44)
Selain pokok hukum
nasional, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM Internasional.
Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Komnas HAM dan Davidson diperoleh
informasi adanya beberapa konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi,
di antaranya ;
1.
Konvensi hak-hak politik perempuan, diratifikasi dengan UU No.68 tahun
1958
2.
Konvensi penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, diratifikasi dengan UU
No.7/1984
3.
Konvensi tentang Hak-hak anak, diratifikasi dengan Kepres No.36/1990
4.
Konvensi anti Apartheid dalam olahraga, diratifikasi dengan UU No.48
tahun 1993
5.
Konvensi anti penyiksaan secara kejam dan tidak manusiawi (UU No.5/1998)
6.
Konvensi penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU
No.29/1999
7.
Sejumlah (14) konvensi ILO (hak pekerja)
Kegiatan belajar 3
Sejarah
perkembangan HAM
A.
HAM di Yunani
Socrates dan
Plato meletakkan dasar bagi perlindungan
dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Aristoteles mengajarkan pemerintah
harus mendasarkan pada kemauan dan kehendak warga negaranya.
B.
HAM di Inggris
Perjuangan HAM di
Inggris tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan, di antaranya :
1.
MAGNA CHARTA
Pada awal abad XII
Raja Richad yang dikenal adil diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak
sewenang-wenang. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari bangsawan
yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat Perjanjian Magna Charta
/ PiagamAgung. Isi magna Charta yaitu:
-
Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan hak dan kebebasan gereja inggris
-
Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan
hak-hak
2.
PETITION OF RIGHTS
Petisi ini diajukan
oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628, yang isinya :
-
Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan
-
Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya
-
Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
3.
HOBEAS CORPUS ACT
Adalah Undang-undang
yang mengatur tentang penahanan seseorang damai di buat pada tahun 1679 yang
isinya :
-
Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah
penahanan
-
Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum
4.
BILL OF RIGHTS
Merupakan
Undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang
isinya:
-
Kebebasan dalam memilih anggota parlemen
-
Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
-
Pajak Undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
-
Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing
-
Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja
C.
HAM DI AMERIKA SERIKAT
Pemikiran John Locke
yang merumuskan hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan dan milik (life, liberty,
property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan rakyat Amerika sewaktu
memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.
Independence of the
united states
Amanat Presiden
Franklin D. Roosvelt tentang 4 kebebasan yang diucapkan di depan kongres
Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni:
1.
Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (fredom of speech and
expression)
2.
Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan (freedom
of religion)
3.
Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear)
4.
Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom of want)
D.
HAM di PRANCIS
Perjuangan HAM di Prancis
dirumuskan dalam naskah pada awal Revolusi Prancis, naskah tersebut dikenal
dengan Declaration Des De L’homme Et Du Citoyen yaitu pernyataan mengenai
hak-hak manusia dan warga negara yang mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan
dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte,egalite,fraternite). Revolusi ini
dikuasai oleh : JJ Rousseau, Voltaire, Montesquieu
Berbagai instrumen
HAM yang dimiliki negara Indonesia, yakni:
1.
UUD 1945
2.
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR /1998 tentang HAM
3.
UU nomor 39 Th 1999 tentang HAM
Pandangan hidup dan
kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan
YME dengan kesadaran kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945.
Dalam sejarah bangsa
Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM. Hal ini terlihat
jelas dalam tonggaK-tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan
penjajah :
1.
Kebangkitan nasional 20 Mei 1908
2.
Sumpah pemuda pada tanggal 28 Mei 1928
3.
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
4.
Rumusan HAM dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga
telah dicantumkan dalam UUD Republik Indonesia serikat dan UUDS 1950
5.
Dengan tekat melaksanakan UUD 45
secara murni dan konsekuen, maka pada
Sidang Umum MPRS tahun 1966
ditetapkan Ketetapan MPR Republik
Sementara No. XIV/MPRS/1966..
6.
Terbentuknya Komisi Nasional HAM berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50
Tahun 1993
7.
Kemajuan mengenai rumusan tentang HAM tercapai ketika Sidang Umum MPR RI
tahun 1998 tercantum dalam GBHN secara rinci.
4 generasi dalam
sejarah perkembangan HAM
1.
Generasi pertama
Berpusat pada hukum
dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan
adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum
yang baru. Pada generasi ini lahir “convention on the prevention and punishment
of the crime of genocide”.
Hak –hak yang diatur
pada generasi pertama utamanya adalah hak-hak sipil dan politik.
Hak-hak bidang
sipil mencakup :
1)
Hak untuk menentukan nasib sendiri
2)
Hak untuk hidup
3)
Hak untuk tidak dihukum mati
4)
Hak untuk tidak disiksa
5)
Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
6)
Hak atas peradilan yang adil
Hak-hak bidang
politik antara lain:
1.
Hak untuk menyampaikan pendapat
2.
Hak untuk berkumpul dan berserikat
3.
Hak untuk persamaan perlakuan di depan hukum
4.
Hak untuk memilih dan dipilih
2.
Generasi kedua
Generasi kedua di latar
belakangi oleh tuntutan2 negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut
hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial politik, ekonomi, budaya. Pada
generasi ini terjadi perluasan horizontal dan konsep HAM. Lahir 2 konvenan yang
terkenal yaitu International Convenant on Social, Economic and Cultural
Rights dan Internasional Convenant on
Civil and Politic Rights
3.
Generasi ketiga
Lahir karena adanya
ketidakseimbangan di mana sosial ,ekonomi, dan budaya ditonjolkan sementara
aspek hukum dan politik terabaikan.
4.
Generasi keempat
Generasi keempat
mengkritik peranan negara yang begitu dominan lebih mengutamakan pembangunan
ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara
Asia pada tahun 1983 yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia
People and goverment, lebih menekankan persoalan kewajiban asasi dari pada hak
asasi
MODUL 2
Kegiatan belajar
1: Perjanjian Internasional dan Proses Pembuatannya
Perjanjian
Internasional sebagai sumber formal hukum Internasional dapat diklasifikasikan
menjadi 2 kategori:
1.
berdasarkan pihak-pihak yang terlibat
2.
berdasarkan sifat mengikat perjanjian tersebut
Law making treaty
adalah perkanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah
hukum Internasional .Contoh Konvensi Hukum Laut,Konvensi Wina (Hubungan
diplomatik),Konvensi Jenewa (Perlindungan korban perang).
Perjanjian internasional
dibuat melalui 3 proses yaitu:
1. Perundingan
2. Penandatanganan
3. Pengesahan/ratification
Sesuai Undang-undang
No.10 tahun 2004,tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal
8,yang meliputi:
1. Hak-hak asasi
manusia
2. Hak dan kewajiban
warga negara
3. pelaksanaan dan
penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara
4. Wilayah negara
pembagian daerah
5. kewarganegaraan
dan kependudukan
6. Keuangan negara
Dalam memahami
berlakunya hukum internasional terdapat 2 teori:
1.
Teori Voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada
kemauan negara. Memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai 2
perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah
2.
Teori objektivis, yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas
dari kemauan negara, menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional
sebagai 2 perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum.
Proses pembentukan
perjanjian Internasinal menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian
internasional, sbb :
1)Penjajakan, 2)Perundingan,
3)Perumusan, 4)Penerimaan, 5)Penandatanganan.
Kewenangan untuk
membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 UUD
1945,menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian
internasional dengan persetujuan DPR.
Hal ini kemudian
menjadi alasan perlunya perjanjian Internasional diatur dalam UU No 24 Tahun
2000 yang isinya :
1. Ketentuan umum
2. Pembuatan
perjanjian internasional
3. Pengesahan
perjanjian internasional
4. Memberlakukan
Perjanjian internasional
5. Penyimpangan
Perjanjian Internasional
6. Pengakhiran
Perjanjian Internasional
7. Ketentuan
peralihan
8. Ketentuan
penutup
Dalam pengesahan
perjanjian internasional terbagi dalam 4 kategori, sbb :
1.
Ratifikasi : apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional
2.
Akses (Accesion) : apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
3.
Penerimaan / penyetujuan : pernyataan menerima /menyetujui dari
negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian
internasional tersebut.
4.
Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya
swelt-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan)
Pengesahan perjanjian
internasional dilakukan melalui UU apabila berkenaan dengan:
1. masalah politik,perdamaian
,pertahanan,dan keamanan negeri
2. perubahan wilayah
atau penetapan batas wilayah negara
3. Kedaulatan atau
hak berdaulat negara
4. HAM dan lingkungan
hidup
5. Pembentukan kaidah
hukum baru
6. Pinjaman/hibah
negeri
Kegiatan Belajar 2
Individu Sebagai
Subjek Hukum Internasional Dan Hakikat Kedaulatan Negara Dalam Masyarakat
Untuk memahami subjek
hukum Internasional dapat dilakukan analisis dari 2 sisi yakni sisi teoritis
dan sisi praktis:
1.
sisi teoritis
Pandangan
pertama, menyatakan subjek hukum
internasional hanyalah negara. Pandangan
bertolak dari teori transformasi, yang menyatakan bahwa perjanjian
internasional hanya berlaku dalam
wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkanya
undang-undang pelaksanaanya (implementing legislation). Pandangan kedua
menyatakan bahwa individu adalah subjek hukum internasional yang sesungguhnya (Hans
kelsen).
Lebih jauh
Kusumaatmadja mengungkapkan terdapat beberapa subjek hukum Internasional yang
memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum internasional yang memperoleh
kedudukan yang berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena perkembangan
sejarah. Kedalamannya termasuk negara tahta suci, palang merah internasional, organisasi
internasional, orang per orang, serta pemberontak 2 pihak dalam sengketa (belligerent).
Pengakuan
individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat
sejak berakhirnya Perang dunia II, hal ini bisa ditelusuri dalam contoh2 kasus :
1.
Dalam Perjanjian Versailes sudah terdapat pasal2 yang memungkinkan orang
per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.
2.
Dalam keputusan Mahkamah Internasional Permanen menyangkut Pegawai
kereta api Danzig atau dikenal Danzig Railway Official’s Case.
3.
Tuntutan terhadap pimpinan perang Jerman dan jepang sebagai orang per
orang yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan thd
perikemanusiaan, dan kejahatan perang.
4.
Konvensi tentang pembunuhan massal manusia.
Perkembangan mutakhir
dalam hal kedudukan individu sebagai subjek
hukum internasional, khususnya dalam
hal perlindungan HAM terjadi sejak disepakatinya Protokol Manasuka pada
Konvenan Internasional hak-hak Sipil dan politik tanggal 23 Maret 1976.
Makna kedaulatan
dalam konteks hubungan antar negara menjadi semakin penting setelah ditanda
tangani Konferensi Montevideo. Menurut konferensi ini, sebagai subjek hukum internasional negara harus
memiliki kualifikasi :
1. Penduduk yang
tetap
2. wilayah tertentu
3. pemerintah
4. kemampuan
mengadakan hubungan dengan negara lain.
Kegiatan belajar 3
Kebiasaan
internasional,Prinsip hukum umum dan resolusi majelis Umum PBB dalam rangka
perlindungan Hak asasi Internasional
Menurut pasal 38 ayat
1 Piagam Mahkamah Internasional
menyatakan bahwa dalam mengadili perkara
yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:
1.
perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang
mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang
bersengketa.
2.
Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai
hukum
3.
Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa –bangsa yang beradab
4.
Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari
berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
(Kusumaatmadja)
Untuk menjadi sumber
hukum, kebiasaan internasional harus memenuhi 2 unsur :
1.
terdapat kebiasaan yang bersifat umum
2.
Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.
Contoh hukum
internasional yang timbul melalui proses kebiasaan internasional adalah
penggunaan bendera putih sbg bendera parlementer, maksudnya sbg bendera yang
memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh. Contoh lain adalah perlakuan
terhadap tawanan perang secara berperikemanusiaan sbg perwujudan dari tindakan
yang memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan.
Perjanjian internasional,
kebiasaan, prinsip hukum umum dan keputusan pengadilan serta pendapat para
sarjana terkemuka telah diakui sebagai sumber formal hukum internasional. Di luar
ke 4 sumber ini terdapat keputusan badan atau organisasi internasional yang
karena kekuatan pengaruhnya harus dipertimbangkan dalam mengkaji sumber-sumber
hukum internasional.
MODUL 3
Kegiatan Belajar 1
Penegakan HAM di
Indonesia
Pengadilan HAM diatur
dalam UU No 26 tahun 2000. Pengadilan ini khusus diperuntukkan bagi pelanggaran
HAM berat. Ada 2 jenis pelanggaran berat :
1.
Genosida : kejahatan dengan maksud untuk menghancurkan/memusnahkan
seluruh/sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, etnis dan agama, dengan cara:
-
Membunuh anggota kelompok
-
menciptakan penderitaan fisik /penderitaan mental thd anggota kelompok
-
menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
-
memaksa tindakan2 yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
-
memindahkan secara paksa anak2 dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2.
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pengadilan HAM
berkedudukan di setiap daerah kabupaten/kota. Pengadilan HAM berwenang
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Proses penyelidikan
kasus dilakukan oleh KOMNASHAM, sedangkan penyelidikan perkara dilakukan oleh
Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM dipimpin oleh Hakim Ad Hoc, yaitu hakim yang
diangkat dari luar hakim karir yang
memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.
Kegiatan belajar 2
Instrumen
Kelembagaan Perlindungan HAM di Indonesia
A. UUD 1945
1.
Kemerdekaan adalah Hak segala Bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia I)
2.
Penjajahan dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945 alenia I)
3.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
(Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
4.
Memajukan kesejahteraan Umum (Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
5.
Mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
6.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia(Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
7.
Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan(Pasal 27
ayat 1 UUD 45)
8.
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45)
9.
Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat
3 UUD 45)
10.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28 UUD 45)
11.
Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan(pasal 28 UUD
45)
12.
Hak untuk hidup(pasal 28 A UUD 45)
13.
Hak berkeluarga (pasal 28 B UUD
45)
14.
Hak mengembangkan diri (pasal 28 C UUD 45)
15.
Hak mendapat keadilan (pasal 28D
UUD 45)
16.
Hak kebebasan (pasal 28 E UUD 45)
17.
Hak berkomunikasi (pasal 28 F UUD 45)
18.
Hak mendapat keamanan (pasal 28 G UUD 45)
19.
Hak mendapat kesejahteraan (pasal 28 H UUD 45)
20.
Hak memperoleh perlindungan (pasal 28 I UUD 45)
21.
Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (pasal J 28 UUD 45)
22.
Kewajiban tunduk pada undang-undang (pasal 28 j UUD 45)
B. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
Isinya yaitu:
1.
Menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah
untuk menghormati dan menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM pada
masyarakat.
2.
Menegaskan kepada Presiden dan DPR Untuk meratifikasi/mengesahkan
berbagai instrumen HAM
3.
Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara
4.
Melakukan penyuluhan pengkajian, pemantauan dan penelitian serta
menyediakan media tentang HAM.
5.
Menyusun naskah HAM, dengan susunan :
a.
Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM
b.
Piagam HAM
c.
Isi beserta uraian naskah HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
ketetapan.
C. PIAGAM HAM di
INDONESIA
D. UU No 39 tahun
1999
Undang-undang tentang
HAM di Indonesia disahkan pada 23
September 1999. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 Bab dan 106 pasal. HAM
diatur dalam Bab III yang antara lain:
1.
Hak untuk hidup (pasal 9)
2.
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10)
3.
Hak mengembangkan diri (pasal 11-16)
4.
Hak keadilan (pasal 17-19)
5.
Hak kebebasan pribadi (pasal 20-27)
6.
Hak atas rasa aman (pasal 28-35 )
7.
Hak kesejahteraan (pasal 36-42)
8.
Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal43-44)
9.
Hak wanita (pasal 45-51)
10.
Hak anak (pasal 52-66)
BAB XA memuat bukan
hanya penambahan rumusan HAM,tetapi mengatur adanya jaminan :
1.
Penghormatan HAM
2.
Perlindungan HAM
3.
Pelaksanaan HAM
4.
Pemajuan HAM
HAM sering kali
dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi,
kemajuan negara.
Masuknya rumusan HAM
ke dalam UUD 1945 mengandung makna :
1.
Memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sbg isu global
2.
Menegaskan jati diri Indonesia sbg negara hukum dan demokrasi konstitusional
3.
Ikhtiar untuk menjadikan UUD 45 menjadi konstitusi modern dan demokratis
4.
Menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan
penduduk Indonesia
Rumusan HAM yang
tercantum dalam UUD 45 mencakup 4 kelompok:
1.
Kelompok hak-hak sipil
2.
Kelompok hak-hak politik,ekonomi,sosial dan budaya
3.
Kelompok hak-hak khusus dan hak
atas pembangunan
4.
Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia
Untuk melindungi HAM
diperlukan lembaga yang bertugas melindunginya dari berbagai
pelanggaran.Lembaga2 yang ada di Indonesia:
1. KOMNASHAM (dibentuk
pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres
No. 50 tahun 1993 & diatur dalam UU No 39 tahun
1999 pasal75-99). KOMNASHAM mempunyai
tujuan:
a.
Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM
b.
Melaksanakan penyuluhan HAM
c.
Melaksanakan pelaksanaan pemantauan HAM
d.
Melaksanakan mediasi
KOMNASHAM memiliki
wewenang untuk:
a.
Melakukan perdamaian pada ke2 belah pihak yang bermasalah
b.
Menyelesaikan masalah secara konsultasi dan mediasi
c.
Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa
di pengadilan
d.
Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada
pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti
2. LBH, mempunyai tujuan:
a.
mengembalikan wibawa hukum
b.
Mengembalikan wibawa pengadilan
c.
mencegah terjadinya ledakan gejolak dan keresahan sosial
3.
Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di perguruan tinggi.
MODUL 4
Kegiatan belajar 1
Pelanggaran
Internasional
Berdasarkan Statuta
Roma (pasal 5) disebutkan bahwa yang termasuk kejahatan HAM berat (the most serious crimes), yaitu:
1.
Kejahatan genosida
2.
Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humanity)
3.
Kejahatan perang
4.
Kejahatan agresi
Dalam Statuta Roma
pasal 5 dijelaskan bahwa yang disebut dengan kejahatan perang adalah :
1.
Pelanggaran terhadap konvensi Jenewa
2.
Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa
bersenjata internasional;
3.
Sengketa bersenjata yang bukan merupakan persoalan internasional ,antara
lain melakukan kekerasan terhadap kehidupan/pemotongan
anggota tubuh/perlakuan kejam, melakukan kebiadaban terhadap martabat
4.
Berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan
tidak berlaku bagi keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri
5.
Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan berlaku dalam
sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional,dalam rangka hukum
internasional.
Beberapa sumber hukum
internasional terpenting yang memberikan sumbangan deinitif sebagai internasional crime saat ini adalah:
1.
Statuta dan praktek pengadilan Numberg Tokyo
2.
ICTY (Internasional Criminal
Tribunal For Yugoslavia)
3.
ICTR (Internasional Criminal Tribunal For Rwanda)
4.
Statuta Roma
1.
Statuta dan praktek pengadilan Numberg Tokyo
Jenis-jenis kejahatan
yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan Internasional:
-
Kejahatan terhadap perdamaian
-
Kejahatan perang
-
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Dalam pengadilan ini
pertama kali dikenal konsep Individual criminal responsibility.
Dalam draf kodifikasi
dinyatakan bahwa yang termasuk dalam tindak kejahatan terhadap perdamaian dan
keamanan umat manusia:
-
Kejahatan agresi (pasal 16)
-
Kejahatan genosida ( pasal 17)
-
Kejahatan terhadap komunitas (pasal 18)
-
Kejahatan terhadap PBB dan personil2nya (pasal 19)
-
Kejahatan perang (pasal 20)
2.
ICTY
Statuta ICTY
memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal
responsibility dan comand responsibility.
3.
ICTR
Dibentuk melalui
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES /955 tahun 1994, dalam statutanya
menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah mengadali mereka
yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR :
-
Genosida (pasal 2)
-
Kejahatan thd kemanusiaan (pasal 3)
-
Pelanggaran pasal 3 seluruh Konvensi-konvensi Geneva 1949 beserta
Protokol tambahan II tahun 1977 (pasal 4)
Berikutnya yang
menjadi cikal bakal Statuta Roma ,yang merupakan hasil kerja International Law
Commision, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak kejahatan internasional
dan akan berada dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional adalah:
-
Kejahatan genosida
-
Kejahatan agresi
-
Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku saat
pertikaian bersenjata
-
Kejahatan terhadap kemanusiaan
-
kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian yang merupakan
tindak kejahatan yang sangat serius yang bersifat internasional
4.
Statuta roma
Statuta Mahkamah
Pidana Internasional merupakan cikal bakal Statuta Roma, dan disepakati dalam
International Diplomatic Conference di Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta
Roma mencantumkan secara eksplisit bahwa
kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan thd kemanusiaan dan
kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat di masukan dalam 2 kategori ini
ialah:
Perkosaan, perbudakan
seksual, prostitusi yang dipaksakan , kehamilan yang dipaksakan , sterilisasi
yang dipaksakan dan bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara (equal gravity)(pasal 7 ayat
1.b)(pasal 8 ayat 2.b.xxii)(pasal 8 ayat 2.e.vi)
Kegiatan belajar 2
Proses peradilan
HAM internasional
Lahirnya Komisi PBB
untuk HAM bukan tanpa kendala Persoalan tentang keberadaan pengadilan supranasional
semula bahkan sampai saat ini banyak diperdebatkan sehubungan dengan Doktrin Kedaulatan
negara dan Imunitas Negara (Doctrin of
State Sovereignity or State Immunity) yang membentengi suatu perbuatan negara
terhadap langkah hukum dari negara lain. Logika yang digunakan adalah
bahwa wilayah /teritorial negara
merupakan landasan utama untuk menentukan yurisdiksi kriminal.
Alasan primer
masyarakat internasional untuk memaksakan rezim hukum pidana internasional
untuk menuntut dan memidana perilaku kekejaman yang dilakukan dalam teritorial
suatu negara berdaulat adalah karena kekejaman tersebut seringkali di
perintahkan dan bahkan diampuni oleh orang2 yang berkuasa kebal secara de jure
/ de facto dari tuntutan pidana di bawah sistem hukum domestik.
Sumber kewenangan
hukum dan legitimasi dari pengadilan supranasional dapat dilihat dari 3 dimensi
:
1.
PBB sbg badan internasional dan
dukungan procedural dari anggota2nya ,khususnya melalui dewan Keamanan. Tanpa
persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan supranasional.
2.
Berbagai Konvensi dan trakat internasional. Misalnya saja Konvensi
Jenewa 1949, Konvensi tentang Genosida 1948, Statuta Roma tahun 1998
3.
Asas hukum umum jus cogens yakni norma2 fundamental yang diakui oleh
masyarakat internasional berstatus superior terhadap norma-norma lain (Fairchild
and dammer)
Beberapa contoh
pengadilan HAM internasional
1.
IMT Nuremberg dan IMT Tokyo
Karena
kejahatan sudah terjadi sebelum Charter disusun, maka terjadi penentangan atas
dasar Ex post facto criminalzation. Untuk menjawab tantangan tersebut IMT
menunjuk 2 konvensi Den Haag dan 1928 Kellog Briand Pact atas dasar crimes
again peace.
Harus
diakui bahwa apapun argumentasi IMT Nuremberg telah menciptakan Precedent yang
dapat menembus asas legalitas (principle of legality) yang sangat bermanfaat di
masa sesudahnya dalam rangka penerapan
hukum pidana internasional. IMT Numberg juga menyimpulkan bahwa maxim nullum crime sine lege tidak merupakan suatu
pembatasan kedaulatan (limitation of soveregnity) tetapi secara umum merupakan
suatu asas keadilan (a principle of justice)
2.
ICTR
3.
ICTY
Persamaan-persamaan
ICTY dan ICTR:
1)
keduanya dibentuk oleh dewan
Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Chapter
2)
Keduanya merupakan Subsidiary organs Dewan Keamanan
3)
Keduanya terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan
bagian dari hukum kebiasaan internasional
4)
keduanya memiliki struktur yang sama
Perbedaan ICTY &
ICTR:
1)
ICTY memiliki yurisdiksi terhadap
berbagai kejahatan baik di dalam international armed conflict maupun
internal armed conflict. ICTR memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang
dilakukan dalam internal armed conflict
2)
ICTY memiliki fungsi yurisdiksi terhadap kemanusiaannya apabila
dilakukan di dalam konflik bersenjata. ICTR mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan kemanusiaan apabila
dilakukan on national, political, eyhnic, racial or other religious
3)
Ground.
4)
ICTY mempunyai yuridiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah
former Yugoslavia sejak 1991. ICTR memiliki yuridiksi trhadap kejahatan yang
dilakukan di Rwanda/negara-negara tetangga Rwanda antara 1 Januari 1994-31 Desember
1994.
MODUL 6
Kegiatan belajar 1
: Dampak HAM terhadap Masyarakat Internasional
Kegiatan belajar 2
: Beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan Ham
Kegiatan belajar 3
: Beberapa kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
Light, Kellerdan
Calhoun mengidentifikasi berbagai tipe kejahatan ke dalam 4 kelas yang
berkaitan dengan masalah nilai2
kemanusiaan :
1.
Kejahatan tanpa korban (crimes without victims)
2.
Kejahatan terorganisasi (organized crime)
3.
Kejahatan kerah putih (white collar crimes)
4.
Kejahatan korporat (corporat Crime)
MODUL 5
Kegiatan belajar 1
HAM dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia
Dalam bahasa inggris
konstitusi= constitution, belanda grondwet, Jerman= grundgesetz
Menurut Herman Heller
dalam bukunya Staatlehre, konstitusi memiliki 3 pengertian:
1.
Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai
suatu kenyataan dan ia belum merupakan Konstitusi dalam arti hukum atau dengan
perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis/politis dan
merupakan pengertian hukum
2.
Baru setelah orang-orang mencari unsur2 hukumnya dari konstitusi yang
hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sbg suatu kesatuan kaidah hukum
,maka konstitusi disebut rechtversfasuiung. Tugas mencari unsur2 hukum dalam
ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi.
3.
Kemudian orang-orang menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang
yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Konstitusi harus
tetap hidup sesuai dengan semangat zaman
(zeitgeist), realitas, dan tantangan masa.
Menurut pandangan
Soepomo dan kubu Soekarno, HAM sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung
liberalisme dan individualisme. Karena itu gagasan HAM untuk dicantumkan dalam
konstitusi negara itu sangat tidak cocok dengan sifat dan masyarakat dan
karakter Indonesia. Sedangkan Mohammad
Yamin menghendaki adanya HAM dimasukan dalam konstitusi .
Menurut Hans Kelsen
sebagaimana dikutip oleh Moh.Hatta : negara hukum (Allgemeine Statslehre) akan
lahir, apabila sudah dekat sekali identiet der Staatsordnung mit der
rechtsordnung. Semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat berarti
semakin dekat kita dalam pelaksanaan negara hukum yang sempurna.
Tentang negara hukum
ahli Eropa kontinental Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut rechsstaat, sedangkan
para ahli hukum Anglo Saxon (inggris amerika) memakai istilah Rule of law.
Stahl menyebut adanya
4 unsur dari Rechsstaat :
1.
Adanya pengakuan HAM
2.
Adanya pemisahan kekuasaan
3.
Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
4.
Adanya perasilan tata usaha negara
Sedangkan rule of law,
menurut A.V Dicey mengandung 3 unsur:
1.
HAM dijamin lewat undang-undang
2.
Persamaan kedudukan di muka umum
3.
supremasi aturan hukum serta tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan
yang jelas.
Maurice Cranston yang
dikutip A. Mansur Efendi dan Taufani menurutnya hak dapat dibagi dalm 2
kategori:
1.
Right Tout Court (hak yang berkaitan dengan pengadilan) dalam arti hak yang dimiliki tetapi tidak mesti
dinikmati.
2.
Positive right dalam arti yang sudah pasti dimiliki.
Murice Cranston
membagi hak menjadi:
1. Legal Rights:
a.
General positif :hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh
konstitusi UUD dan ditegakan oleh
pengadilan
b.
Traditional : hak asli anggota masyarakat yang diubah/ditiadakan oleh
sebuah rezim
c.
National : Hak-hak tsb hanya di atas kertas yang dituangkan dalam UUD
d.
Positive legal rights of specipic of person : hak khusus yang tidak bisa
dimiliki semua orang (dokter,TNI)
e.
The positive legal rights of single person : hak yang diberikan atas
dasar jabatan orangnya dan hak-hak tsb bersifat istimewa, contoh presiden, raja,
menteri.
2. Moral Lights
a.
The moral lights of one person only : seperangkat hak moral yang timbul
dari kenyataan akibat posisi tugas, profesi dari seseorang
b.
The moral lights of specifics group of people : seperangkat hak yang
dimiliki oleh sekelompok warga mayarakat karena memiliki peran tertentu
c.
The moral lights of all people in all situation : hak asasi dimiliki
semua orang karena ia manusia dan tak ada kaitannya dengan jabatan, posisi, kekayaan
orang per orang.
Pada tahun 1965 di
Bangkok diadakan pertemuan para ahli hukum, yang diselenggarakan oleh
Internasional Commission of Justice yang
memperluas adanya syarat suatu rule of law :
1.
Adanya perlindungan konstitusional
2.
Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3.
Pemilihan umum yang bebas
4.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5.
Kebebasan berserikat /berorganisasi
6.
Pendidikan warga negara
Status Quo pemerintahan
Soeharto pun jatuh, presiden Soeharto berhenti dan meletakkan jabatannya
sebagai Presiden setelah berkuasa selama 32 tahun .
Reformasi dalam aspek
politik menyangkut isu nasional, antara lain:
1.
Amandemen UUD 45
2.
Pengadilan KKN
3.
Perubahan UU bidang politik
4.
Pencabutan dwi fungsi militer
5.
Otonomi daerah
Reformasi aspek
ekonomi meliputi:
1.
UU no 5 th 1999,tentang larangan praktek monopoli dan persaingan curang
2.
UU no 38 th 1999 tentang perlindungan konsumen
3.
PP 17 tahun 1998 tentang BPPN
4.
UU no, 38 th 1996 tentang hak tanggungan
5.
UU no 4 tahun 1998 tentang kepailitan
6.
UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fiducia
Aspek hukum meliputi:
1.
Pemberantasan KKN (UU No 28 th 1999)
2.
Pengamanan lingkungan hidup (UU No.24 tahun 1997)
3.
Pengayoman HAM
Uraian perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam
materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:
BAB XA (pasal 28 A - Pasal
28J adalah hasil dari amandemen ke-2 terhadap konstitusi negara)
Pasal 28A
Setiap orang berhak
untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
1)
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
2)
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
1)
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia.
2)
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D
1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3)
(3) Setiap warga
negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
4)
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
1)
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Pasal 28G
1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2)
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain.
Pasal 28H
1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
2)
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
3)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
1)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun.
2)
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3)
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5)
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
1)
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2)
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Kegiatan Belajar 2
Hak asasi manusia
dalam berbagai dokumen Indonesia
HAM tidak terlepas
dari dinamika politik dunia:
1.
HAM dalam pandangan ideologi dunia
2.
Sistem hukum dan sistem politik perspektif HAM
3.
Posisi HAM pada politik sentralistis ke sistem politik demokratis.
HAM dalam pandangan
ideologi di dunia:
1.
Pandangan Liberalisme
Merupakan paham yang
bertumpu pada falsafah individualisme, dalam bidang ekonomi dikenal suatu
doktrin LAISSEZ FAIRE, bahwa negara itu hanya berfungsi memelihara dan
mempertahankan keamanan ketertiban dalam masyarakat negara berfungsi sebagai
penjaga malam .Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme. Pandangan
kaum liberal tentang HAM dapat ditemukan
dalam deklarasi Kemerdekaan 13 negara
Amerika th 1976.
2.
Pandangan sosialis komunis
Ajaran ini memberikan
ruang gerak yang besar bagi campur tangan/intervensi pemerintah-negara. Gagasan
ini diilhami oleh Karl Max yang berpandangan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran
masyarakat maka kaum proletar harus menentang kaum borjuis, shg akan tercipta
masyarakat tanpa kelas. Uni Soviet di bawah pimpinan Goebachev telah berusaha
merealisasikan melalui Perestroika dan glasnotnya.
3.
Negara-negara dunia ketiga
Adalah negara –negara
yang merdeka ,kebanyakan sesudah perang dunia II dan sebagian besar negara
tersebut tidak menginduk terhadap kekuatan barat maupun komunis.
GNB merupakan gerakan
netralitas positif yang mendukung negara-negara yang sedang memperjuangkan
kemerdekaanya. GNB dibentuk pada tahun 1961 di Beogard, Yugoslavia(sekarang Serbia)
yang diilhami dari gerakan KAA, mengandung prinsip :
1.
Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum dalam asas
tujuan PBB
2.
Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
3.
Mengakui persamaan suku-suku bangsa dan persamaan bangsa besar maupun
kecil.
4.
Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal negara-negara
lain dll
Sistem Hukum dan
sistem politik perspektif HAM menurut
Oran R. Young :
1.
Seperangkat unsur-unsur yang berada dalam interaksi
2.
Seperangkat objek bersama hubungan sesama objek dan hubungan
lambang-lambangnya
3.
Satu keseluruhan dari campuran banyak bagian 1 ansambel lambang-lambang
Untuk menghindari
politik yang cenderung mengutamakan segala cara ke cara yang lebih mengutamakan
HAM,tentu dibarengi dengan profesionalisme serta mengindahkan cara yang baik
yaitu: legal, jujur, cerdas, akuntabel, elegan, adil.
Dalam sistem
pemerintahan demokrasi terjalin komunikasi serasi antar opini publik lewat
wakil2nya ,juga media masa , agamawan, cendekiawan dan LSM/NGO dengan pihak
pemerintah. Sistem ini memiliki beberapa ciri hukum sebagai : Impartiality, Consistency,
Openes, Predictability, Stability
Terkait dengan
partisipasi politik masyarakat menurut Jeffey M. Paige membedakan menjadi 4
macam:
1.
Partisipasi dengan pengetahuan
/kesadaran masyarakat tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula thd sistem
politik yang berlaku.
2.
Partisipasi politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik
rendah. Situasi ini dapat mengakibatkan munculnya golongan sempalan (dissendent)
yang dapat mengarah radikal
3.
Partisipasi politik dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi
thd sistem politik yang ada masyarakat lebih pasif dan hanya menerima sistem
yang berlaku.
4.
Partisipasi politik dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya
dan kepercayaan. Anggota masyarakat dalam situasi tertekan dan takut atas
kesewenang-wenangan penguasa.
Dokumen HAM tahu
kita:
1.
UU no 5 ttg pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan
/penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi/merendahkan
2.
UU no 9 tahun 1998 tgl 26 oktober 1998 ttg kemerdekaan menyampaikan
pendapat dimuka umum
3.
UU no 39 tahun 1999 tgl 23 september
tentang HAM
4.
UU no 26 tgl 23 november 2000 ttg
pengadilan HAM
5.
Konvensi ILO no.105 tahun 57 ,diratifikasi berdasarkan UU no 19 tahun
1999 ttg penghapusan kerja paksa
6.
Konvensi ILO no 111 th
1958,diratifikasi berdasarkan undang2 no
21 th 1999 ttg diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
7.
Konvensi ILO no 138 thn 1973,diratifikasi berdasarkan Undang2 no 20
th1999 ttg usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
8.
Konvensi ILO no 182 th1999,diratifikasi berdasar undang2 no1 th 2000 ttg
pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk2 pekerjaan terburuk untuk
anak
9.
Konvensi ILO no 88 tahun 1948,diratifikasi berdasarkan kepres no 36 th
2002 ttg Lembaga Pelayanan Penempatan tenaga kerja
10.
Kepres No 129 th 1998 tgl 15 agustus 1998 tentang komisi Nasiona; anti kekerasan
terhadap perempuan
11.
Kepres No 181 th 1998 tgl 9 oktober 1998
ttg komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
12.
Konvensi ILO no 87 tahun 1948,diratifikasi berdasarkan kepres no 83
tahun 1998 ttg kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
13.
Instruksi presiden no 26 th 1998 tgl 16 september 1998 tentang
menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggarakan kebijakan
perencanaan program ataupun pelaksanaan.
0 komentar:
Posting Komentar